¹Putu Ayu Sriasih Wesna,²Josephine Carene Andrea

^1,2Master of Notary, Warmadewa University Denpasar

Inheritance is a legal consequence of a legal event in the form of death, which is explained in Article 830 of the Criminal Code. It is also explained that every person who has the right to inherit without distinction of male or female, or who was first born with the same amount for each heir, is stated in Article 852 Paragraphs (1) and (2) of the Criminal Code. In addition, if the child obtains the status of an Indonesian citizen from the Ius Sanguinis principle and obtains the status of a foreigner from the Ius Soli principle, it does not cause the child to become a dual nationality child because the Citizenship Law does not recognize the existence of dual citizenship as stated in the general explanation. However, the Citizenship Law provides an exception for children with dual citizenship. The granting of an exception to dual citizenship lasts until the child has chosen a nationality. The election of citizenship is at the age of 18 years or has been married and an extension of time for 3 years based on Article 6 of the Citizenship Law. Dual citizenship status does not abolish the right to inherit children from both parents, but there are restrictions on the right to inherit in the form of property rights. Legal protection for children with dual citizenship status in their inheritance rights can be assisted in the management by a guardian. The purpose of this study is as one of the requirements for obtaining a Masters of Notary degree at the Postgraduate Notary Masters Study Program at Warmadewa University. This thesis research method uses normative legal research, which uses two types of approaches, namely the statutory approach, and the conceptual approach.

Dual Citizenship, Property Rights, Inheritance, Transfer of Land Rights.

Books
1) Farkhani, Elviandri, Sigit Sapto Nugroho, Moch. Juli Pudjioo. (2018). Filsafat Hukum; Merangkai Paradigma Berfikir Hukum Post Modernisme, Kafilah, Solo.

2) Marzuki, Peter Mahmud. (2016).Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cet. 9, Kencana Prenada Media Group.

3) Mughniyah, Muhammad Jawad. (2001). Fiqih Lima Mazhab (Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafii, Hambali), Lentera, Jakarta.

4) Poespasari, Ellyne Dwi, Soelistyowati, Erni Agustin, Oemar Moechthar. (2020) Kapita Selekta Hukum Waris Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta.

5) Rahayu, Ani Sri. (2015). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bumi Aksara, Jakarta.

6) Santoso, Urip. (2012). Hukum Agraria: Kajian Komprehensif, Jakarta, Kencana.

7) Satrio, J. (1998). Waris Tentang Pemisahan Boedel, Citra Aditya Bakti, Bandung.

8) Soekanto, Soerjono. dan Sri Mamudji. (2006).Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

9) Soeroso, R. (2011). Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

Legislation
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432).

6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634).

7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

8) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 3643).

10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 3696).

11) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 5793).

12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 6630).

13) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 722).

14) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

15) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan Untuk Menjadi Warga Negara Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1655).

16) Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 1997 tentang Perubahan Hak Milik Menjadi Hak Guna Bangunan Atau Hak Pakai Dan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Pakai.

17) Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal

Documentation, and Scientific Publication
1) Rokilah, Rokilah., (2017). IMPLIKASI KEWARGANEGARAAN GANDA BAGI WARGA NEGARA INDONESIA, Jurnal Ajudikasi, 1(2), 55.

2) Savira, Elita., Sihabuddin, Abdul Rachmad Budiono, (2017). PENETAPAN PERWALIAN ANAK YANG DIMINTA PPAT SEBAGAI

SYARAT PEMBUATAN AKTA JUAL BELI HAK ATAS TANAH, Jurnal Hukum, 3(1), 4. 3) Sudarmawan, I Putu Gede Bayu., I Gusti Bagus Suryawan dan Luh Putu Suryani, (2020). STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN YANG LAHIR PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA, Jurnal Analogi Hukum, 2(1), 91.

4) Winarno, Winarno., (2015). PEMIKIRAN ARISTOTELES TENTANG KEWARGANEGARAAN DAN KONSTITUSI, Jurnal Humanika, 21(1), 56.

Webtography
1) Murdiono, Mukhamad., 2018, Pendidikan Kewarganegaraan Global: Membangun Kompetensi Global Warga Negara

VOLUME 06 ISSUE 07 JULY 2023

There is an Open Access article, distributed under the term of the Creative Commons Attribution – Non Commercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), which permits remixing, adapting and building upon the work for non-commercial use, provided the original work is properly cited.