¹IB. Gede Agustya Mahaputra,² Made Warka, ³Endang Prasetyawati, ⁴Ni Luh Made Mahendrawati

¹Student, Doctoral Program, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya
²,³Lecturer at the Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya
⁴Lecturer at the Faculty of Law, Universitas Warmadewa, Denpasar

Advertising is a means to offer a product or goods made attractive and influencing consumers based on norms in accordance with the Consumer Protection Act, but in practice, advertisements are often found that are detrimental and misleading consumers. The responsibility of the state in providing legal protection to consumers is a non-negotiable obligation. the existence of justice based on Pancasila which is conceptualized into legal principles is a condition sine quanon, because it contains moral and ethical values that direct the formation of laws that meet philosophical, sociological and juridical value.

Law, Protection, justice, Value, Indonesia

1) Atikah, I. (2020). Perlindungan Hak-Hak Konsumen dalam Hukum Negara.

2) Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Gema Keadilan, 7(1), 20-33.

3) Christiani, T. A. (2016). Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 219, 201-207.

4) Dahlan, A. (2014). Mengagas Negara Kesejahteraan. el-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam, 2(1), 1-22.

5) Fattah, D. (2013). Teori keadi lan menurut john rawls. Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, 9(2), 30-45.

6) Holijah, H. (2015). Keadilan Bagi Konsumen: Membedah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999. Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat, 15(1), 01-26.

7) Jhoni, J. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Bahan-Bahan Berbahaya Pada Makanan. Jurnal Hukum Tri Pantang, 4(1), 45-64.

8) Laila, K. (2017). Perlindungan hukum terhadap konsumen atas iklan yang melanggar tata cara periklanan. Jurnal Cakrawala Hukum, 8(1), 64-74.

9) Lumolos, H. D. (2019). Upaya Hukum Konsumen Kepada Pelaku Usaha Akibat Barang Yang Digunakan Dalam Keadaan Rusak Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lex Privatum, 6(8).

10) Monika, C. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Kosmetik Berbahan Zat Kimia Berbahaya Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Unpas).

11) Nasution, B. J. (2014). Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern. Yustisia Jurnal Hukum, 3(2).

12) Nugroho, S. S. (2016). Grounding Pancasila Law as the Future of National Law Basis. Law Research Review Quarterly, 2(2), 147-166.

13) _____.(2016). Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum Berbasis Transendental. Perspektif, 21(2), 97-104.

14) Quintarti, M. A. L. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Produk Makanan Yang Tidak Memenuhi Standar Mutu Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999. Jurnal Inovasi Penelitian, 1(4), 859-864.

15) Rahmadini, R. (2016). Perlindungan hukum terhadap konsumen tentang peredaran kosmetik mengandung bahan berbahaya ditinjau dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Kota Pangkalpinang (Doctoral dissertation, Universitas Bangka Belitung).

16) Rahmayani, N. (2019). Rekonstruksi Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Yang Berbasis Nilai Keadilan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).

17) Riwanto, A., & Gumbira, S. W. (2017). Politik Hukum Penguatan Fungsi Negara Untuk Kesejahteraan Rakyat (Studi Tentang Konsep Dan Praktik Negara Kesejahteraan Menurut UUD 1945). Jurnal Hukum dan Peradilan, 6(3), 337-360.

18) Rohman, S. N. (2015). Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Dalam Pencantuman Label Produk Makanan Sesuai Dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta).

19) Serlika Aprita, S. H. (2019). Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi: Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Berbasis Keadilan Restrukturitatif Bagi Debitor Pailit dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan. Pustaka Abadi.

20) Sigit Sapto Nugroho, (2020), Pengantar Hukum Indonesia, Lakeisha, Klaten.

21) ____, Anik Tri Haryani, Farkhani (2020), Metodologi Riset Hukum, Oase Pustaka, Surakarta.

22) Sukarmi, S. (2021). Putusan Kppu Sebagai Dasar Dalam Gugatan Kelompok.

VOLUME 04 ISSUE 09 SEPTEMBER 2021